Baik Giddens (1999) dan Capra (2000) memiliki kesamaan dalam menyajikan solusi mendasar atas problema kemanusiaan dalam konteks kekinian. Keduanya memiliki ide yang untuk mendatasi persoalan-persoalan lingkungan dan peradaban. Gidden menawarkan apa yang disebut sebagai “jalan ketiga” sementara Capra (2000) sangat concern dengan “Ekologisme”. Keduanya adalah alternatif “baru” untuk peradaban yang lebih baik, semangat untuk memperbaiki perdaban manusia yang telah terbukti gagal
Pada pembahasan sebab kegagalan yang diraih oleh peradaban sampai saat ini, Gidden dan Capra (2000) masih memiliki pandangan yang tidak jauh berbeda. Gidden menganggap Sosialisme dan Kapiltalisme dalam kemasan neo-liberal telah membawa ketimpangan kehidupan umat manusia. Sementara Capra (2000) menganggap kerakusan manusia dalam menata kehidupan (tentu yang dimaksud adalah sistem sosialisme dan kapitalisme neo-liberal) telah membawa ketimpangan tidak sekedar pada hubungan antar manusia, tetapi lebih dari itu, semua unsur yang menempati bumi tidak mendapatkan keadilan. Ketimpangan lebih bersifat sangat luas, semua makhluk.
Pada tataran solusi, antara Gidden dan Capra (2000) memiliki pandangan yang berbeda. Gidden menawarkan “jalan ketiga” yang lebih merupakan “perbaikan” (reformasi) dari perjalanan sosialisme dan kapitalisme. Sementara Capra (2000) memandang solusi permasalahan peradaban harus mendasar dalam cara pandang yang tidak menjadikan manusia sebagai pusat pembahasan, melainkan semua unsur memiliki kepentingan dan kebutuhan yang sama dalam interaksi yang harmonis (ekosentrisme). Pada titik inilah jurang perbedaan antara Gidden dan Capra (2000) sangat kentara, Gidden dengan “jalan ketiga” lebih mencirikan etika antroposentris yang sarat dengan pendekatan mekanis, sementara Capra (2000) dengan “Deep Ecology” lebih mengutamanakan etika ekosentrisme.
Dengan demikian solusi permasalahan lingkungan yang dihadapi oleh penduduk bumi saat ini, tidak bisa hanya dibebankan pada golongan atau level tertentu. Semua harus turun tangan dengan sumbangsih semampunya.
Rujukan
Capra, Fritjof. 2000 Titik Balik Peradaban; Sains, Masyarakat dan Kebangkitan Kebudayaan.Yayasan Bentang Budaya. Jogjakarta
Giddens, Anthony.1999. Jalan Ketiga; Pembaruan Demokrasi Sosial. Gramedia Pustaka Utama.
Showing posts with label gerakan sosial. Show all posts
Showing posts with label gerakan sosial. Show all posts
Thursday, April 10, 2008
Independensi LSM dalam Dinamika Masyarakat Pedesaan
Oleh : Husain Assa’di
Ikhtisar
Perkembangan LSM dari sisi jumlah pada dua dekade terakhir begitu mengesankan. Secara ideal, LSM bekerja pada ranah civil society dan berperan untuk melakukan aksi pemberdayaan secara bottom up berhadapan dengan ranah pemerintah dan pasar secara independen dan bukan merupakan bagian dari pemerintah dan pasar. Pada saat yang sama, banyak diantara LSM berada dalam ketergantungan dana dengan pemerintah dan pasar. Pada situasi inilah LSM dihadapkan pada pilihan antara idealisme keberpihakan dengan civil society, sementara ketergantungan dana dengan negara dan pasar disinyalir juga menghasilkan sinergitas kepentingan. LSM pada satu sisi melakukan pemberdayaan atas civil society pada saat bersamaan tergantung dengan negara dan pasar.
LSM dan Komunitas Lokal
Modernisasi dengan konsep pertumbuhan ekonomi sebagai strategi pembangunan, telah dijalankan oleh Bangsa Indonesia dalam membangun. Pembangunan pedesaanpun tidak lepas dari strategi ini. Shepherd (1998) menyebutnya sebagai paradigma lama pembangunan pedesaan (old paradigm of rural development). Dharmawan (2002) memberikan ilustrasi pendekatan pembangunan ini sebagai pendekatan yang sarat dengan pesan-pesan ekonomi, pertumbuhan, perubahan nilai budaya lokal, westernisasi, dan investasi modal.
Shepherd (1998) mengemukakan altematif pendekatan pembangunan dengan paradigma baru yang berbeda dengan paradigma lama. Paradigma ini memberi peluang yang lebar untuk mengentaskan masyarakat pedesaan dari keterpurukan. Paradigma bam pembanguan pedesaan mempunyai karakteristik menghargai setting lokal atau potensi sosial-ekonomi dan sosial-budaya lokal. Dengan demikian paradigma ini mengedepankan pengembangan dan penguatan potensi lokal, sehingga masing-masing tempat akan berbeda sesuai potensinya.
Dengan berkembang dan menguatnya potensi lokal dalam hal ini pada ranah sipil, maka konstelasi kekuasaan dalam pembangunan akan lebih seimbang berhadapan dengan ruang negara. Pembangunan pedesaan berkelanjutan juga memberikan kekuatan ekonomi lokal dalam berhadapan dengan kekuatan kapitalisme global (Dharmawan, 2002).
Pada titik inilah diperlukan organisasi gerakan sosial untuk menginisiasi dan menggerakkan masyarakat pedesaan berjuang melawan keterpurukan. Tepatlah bila LSM sebagai wujud konkret organisasi gerakan sosial terjun langsung dalam proses ini. Pengembangan Komunitas sebagai sebuah strategi pembangunan pedesaan paradigma baru, memerlukan kejelian dalam mengidentifikasi potensi ragam komunitas yang ada. Kemudian, bersama-sama komunitas mengembangkan potensi tersebut.
Paradoks LSM dalam diskursus Pembangunan Pedesaan
Pada era reformasi pasca runtuhnya Orde Baru, LSM muncul bak jamur dimusim penghujan. Kesadaran untuk melakukan aksi pembangunan yang bottom up, direspon positif oleh beberapa kalangan di Indonesia. Kerangaman LSM juga sangat tinggi (Fakih, 2000), keragaman LSM tidak hanya merupakan betuk keragaman nama yang sama idealismenya untuk ‘memberdayakan’ masyarakat. Lebih dari itu, sebagian LSM sebenarnya merupakan kepanjangan tangan pemerintah untuk mensukseskan programnya, dan sebagian lagi merupakan kepanjangan tangan dari para kapitalis yang ingin mensukseskan kepentingan mereka (Ufford, 2002). Sehingga menurut penulis LSM berada posisi yang makin rumit ditengah idealisme sebagai LSM dan sebagai agen dari berbagai macam kepentingan.
Di tengah globalisasi yang bergulir tak terhentikan LSM tidak sekedar menjadi aktor lokal yang bergerak dalam lingkup geografis yang terbatas. Pembatas geografi sudah tidak menjadi penting, terbuka luasnya hubungan antar negara juga membuka terbentuknya jaring-jaring baru yang makin rumit. Friedman (1992) juga melihat adanya posisi politik yang penting dimainkan oleh LSM ditengah beragam kepentingan. Misalnya saja LSM yang menjadi kepanjangan tangan perusahaan multinasional yang beraktifitas untuk melakukan aksi pengembangan komunitas di tengah hutan Kalimantan, mereka sudah ada pada posisi hubungan dengan perusahaan di negara lain. Ada LSM yang menjadi kepanjangan tangan LSM luar negeri. Dan ada LSM yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah negara lain. Terlepas dari definisi LSM sebagai Organisasi Non Pemerintah (ORNOP), LSM semakin kompleks dengan jejaring yang ada. Pemerintah mempunyai LSM, Perusahaan memiliki LSM dan masyarakat sipil juga mempunyai LSM yang kesemuanya tidak hanya berkutat pada wilayah dalam negeri tetapi juga lintas batas luar negeri. Peristiwa tsunami di Aceh dapat menjadi pelajaran yang berharga untuk memahami masalah ini.
Strategi pemberdayaan masyarakat lewat agen LSM tidak bisa dilepaskan dari kepentingan ‘atasan’ LSM tersebut. LSM tidak bisa dilepaskan dari dominasi struktur yang ada. Ufford (2002) melihat gejala ini sebagai “kritik moral pembangunan” dimana pembangunan tidak bisa dilepaskan oleh hegemoni negara yang pada hakikatnya merupakan hegemoni pasar (kapitalis). Misalnya dalam pengembangan komunitas pada industri tambang, LSM tetap dalam koridor untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya bagi perusahaan. Aktifitas pengembangan masyarakat dipandang sebagai program untuk meredam konflik masyarakat setempat dengan perusahaan. Sehingga apa-apa yang dilakukan lebih dari sekedar untuk menjadikan masyakat ‘diam’, tentu dengan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka pendek. Menurut aktifis yang melaksanakan langsung program ini, posisi LSM tidak lebih dari pion perusahaan yang digerakkan untuk menjaga stabilitas.
Melihat dan memahami realitas ini, apakah LSM masih menjadi tumpuhan harapan untuk terciptanya masyarakat sipil yang kuat? Tentu jawabnya adalah tidak selalu, pada awalnya idealisme pembentukan LSM untuk memberikan solusi untuk menguatkan posisi masyarakat sipil adalah ideal. Pada titik inilah perlu adanya penguatan potensi LSM sebelum terjun untuk memperkuat masyarakat. Dalam arti lain, perlu independensi LSM untuk berhadapan dengan pemerintah dan pasar. LSM seperti ini akan memperkuat posisinya sekaligus menginisiasi penguatan potensi masyarakat lokal. Karena masyarakat sipil juga terdapat potensi-potensi besar yang dapat digunakan untuk melakukan hal ini.
Tulisan ini menganggap bahwa LSM tidak perlu dipandang terlalu pesimis sebagai agen untuk memberdayakan masyarakat, walaupun banyak LSM yang mengambil peran tidak ideal. LSM perlu membuat jaringan yang kuat secara global dengan ideologi pembebasan yang independen dengan kepentingan pemerintah dan pasar. Kerjasama dengan pemerintah dan pasar hanya dilakukan kalau sesuai dengan idealisme ini, diluar itu LSM harus independen. LSM juga perlu mewaspadai jebakan yang dibuat oleh pemerintah dan pasar demi kepentingan mereka.
DAFTAR PUSTAKA
Billah, M.M. dan Nusantara, Abdul Hakim G. 1988. Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia Perkembangan dan Prospeknya. Prisma No 4, Tabun XVII. LP3ES. Jakarta
Budiman, A. 1988. Menampung Aspirasi Masyarakat Lapisan Bawah. Prisma No 4, Tabun XVII. LP3ES. Jakarta .
Christenson, J. A. and Jerry W. R. (00). 1989. Community Development in Perspective. Iowa State University Press.
Daldjoeni, N dan Suyitno, A. 1986. Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan. Penerbit Alumni. Bandung
Dharmawan, A. H. 2002. Modul Pengembangan Komunitas Pedesaan Berkelanjutan. Program Magister Profesional Pengembangan Masyarakat. Sosek. Institut Pertanian Bogor
Dharmawan, A.H. 2001. Farm Household Livelihood Strategies and Socio¬Economics Changes in Rural Indonesia. Wissenchaftsverlag Vauk kie!
Dos Santos (1970) The structure of dependence American Economic Review
Eldridge, P .1989. LSM dan Negara. Prisma No.7. LP3ES. Jakarta
Eyerman, R dan Jamison, A. 1991. Social Movement. Smelser (eds) pp. 37-54
Fakih, M. 2000. Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: pergolakan ideologi LSM Indonesia. Pustaka Pelajar. Y ogyakarta
Farrington, J et al. 1999. Sustainable Livelihoods in Practice: Early Aplications of Concept in Rural areas. ODI Natural Resources Perspectives. Number 42 June 1999. Overseas Development Institut.London
Federke, J et al . 1999. Economic Growth and Social Capital: A critical Reflection. Kluwer Academic Publishers Netherlands.
Fernando Henrique Cardoso (1982) “Dependency and Development in Latin America”
Frank, Andre Gunder (1969) The Development of Under Development in Latin America: Underdevelopment or Revolution. New York: Mounthly Review Express.
Frank, A.G. 1973. The Development of Underdevelopment in C.K Wilber The Political Economy of development. Random house. New York
Friedman, John. 1992. Empowerment. The Politics of Alternative Development. Blackwell. Cambridge. Massachusssetts. USA
Glen, A. 1993. Methods and Themes in Community Practice. In Butcher, H e al .(eds) Community And Public Policy. London
Humper, C. L. 1989. Exploring Social Change (Capter Seven: Social Movement, p.125-144)
Ife, J. 1995. Community Development, Creating community alternatives-vision, analysis and practice. Longman House. Melbourne.
Ismawan, B. 2002. Pemberdayaan Orang Miskin. Puspa Swara. Jakarta
Jenkins, J. C. 1983. Resource Mobilization Theory and The Study of Social Movements. Annual Review of Sociology. Vol. 9
Johnson, D. PI. 1981. Sociological Theory Classical Founders and Contemporary Perspectives. John Wiley & Son. New York
Kornblum, W.1988. Sociology in Changing World. New York. Holt, Rienenlt and Winston
Korten,D.C.1988. LSM Generasi Keempat: Fasilitator Gerakan Kemasyarakatan. Prisma No 4, Tabun XVII. LP3ES. Jakarta
_____, 1993. Menuju Abad ke-21 Tindakan Sukarela dan Agenda Global. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
Light, K & Calhoun. 1989. Sociology. New York: Alfred A. Knopf
Martell, L. 1994. Social Movement and Social Change. C. Universuty. New York
Rostow, W.W. 1964. The stages of economic Growth: A Non CommunistManifesto. Cambridge University Press. New York:
Sayogyo. Modernization without development.
Shepherd, A.1998. Sustainable Rural Development. Macmillan. Basingstoke and London
Siregar, A. E. 1988. Pertumbuhan dan Pola Komunikasi LSM/LPSM. Prisma No 4, Tabun XVII. LP3ES. Jakarta
Sugiyanto. 2002. Lembaga Sosial. Global Pustaka Utama. Y ogyakartaSunarto, K. 2000. Pengantar Sosiologi. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Idonesia.
Susanto, H dan Isbat. 2000. Metodologi Penilaian Pemberdayaan. Pembangunan Berbasis Pemberdayaan (Kasus Kalimantan Barat). PT. Sarbi Moerhani Lestari. Bogor
Sutrisno. 2000. Pendekatan Partisipasi dalam Pembangunan. Pembangunan Berbasis Pemberdayaan (Kasus Kalimantan Barat). PT. Sarbi Moerhani Lestari. Bogor Kecamatan). Makalah Seminar.
Ufford, PQ. Dan Giri, AK. 2002. Kritik Moral Pembangunan. Kanisius. Jakarta
Uphoff. N. 1986. Local Institutional Development: An Annual Sourcebook, with Cases. Kumarian Press. West Hartford
Ikhtisar
Perkembangan LSM dari sisi jumlah pada dua dekade terakhir begitu mengesankan. Secara ideal, LSM bekerja pada ranah civil society dan berperan untuk melakukan aksi pemberdayaan secara bottom up berhadapan dengan ranah pemerintah dan pasar secara independen dan bukan merupakan bagian dari pemerintah dan pasar. Pada saat yang sama, banyak diantara LSM berada dalam ketergantungan dana dengan pemerintah dan pasar. Pada situasi inilah LSM dihadapkan pada pilihan antara idealisme keberpihakan dengan civil society, sementara ketergantungan dana dengan negara dan pasar disinyalir juga menghasilkan sinergitas kepentingan. LSM pada satu sisi melakukan pemberdayaan atas civil society pada saat bersamaan tergantung dengan negara dan pasar.
LSM dan Komunitas Lokal
Modernisasi dengan konsep pertumbuhan ekonomi sebagai strategi pembangunan, telah dijalankan oleh Bangsa Indonesia dalam membangun. Pembangunan pedesaanpun tidak lepas dari strategi ini. Shepherd (1998) menyebutnya sebagai paradigma lama pembangunan pedesaan (old paradigm of rural development). Dharmawan (2002) memberikan ilustrasi pendekatan pembangunan ini sebagai pendekatan yang sarat dengan pesan-pesan ekonomi, pertumbuhan, perubahan nilai budaya lokal, westernisasi, dan investasi modal.
Shepherd (1998) mengemukakan altematif pendekatan pembangunan dengan paradigma baru yang berbeda dengan paradigma lama. Paradigma ini memberi peluang yang lebar untuk mengentaskan masyarakat pedesaan dari keterpurukan. Paradigma bam pembanguan pedesaan mempunyai karakteristik menghargai setting lokal atau potensi sosial-ekonomi dan sosial-budaya lokal. Dengan demikian paradigma ini mengedepankan pengembangan dan penguatan potensi lokal, sehingga masing-masing tempat akan berbeda sesuai potensinya.
Dengan berkembang dan menguatnya potensi lokal dalam hal ini pada ranah sipil, maka konstelasi kekuasaan dalam pembangunan akan lebih seimbang berhadapan dengan ruang negara. Pembangunan pedesaan berkelanjutan juga memberikan kekuatan ekonomi lokal dalam berhadapan dengan kekuatan kapitalisme global (Dharmawan, 2002).
Pada titik inilah diperlukan organisasi gerakan sosial untuk menginisiasi dan menggerakkan masyarakat pedesaan berjuang melawan keterpurukan. Tepatlah bila LSM sebagai wujud konkret organisasi gerakan sosial terjun langsung dalam proses ini. Pengembangan Komunitas sebagai sebuah strategi pembangunan pedesaan paradigma baru, memerlukan kejelian dalam mengidentifikasi potensi ragam komunitas yang ada. Kemudian, bersama-sama komunitas mengembangkan potensi tersebut.
Paradoks LSM dalam diskursus Pembangunan Pedesaan
Pada era reformasi pasca runtuhnya Orde Baru, LSM muncul bak jamur dimusim penghujan. Kesadaran untuk melakukan aksi pembangunan yang bottom up, direspon positif oleh beberapa kalangan di Indonesia. Kerangaman LSM juga sangat tinggi (Fakih, 2000), keragaman LSM tidak hanya merupakan betuk keragaman nama yang sama idealismenya untuk ‘memberdayakan’ masyarakat. Lebih dari itu, sebagian LSM sebenarnya merupakan kepanjangan tangan pemerintah untuk mensukseskan programnya, dan sebagian lagi merupakan kepanjangan tangan dari para kapitalis yang ingin mensukseskan kepentingan mereka (Ufford, 2002). Sehingga menurut penulis LSM berada posisi yang makin rumit ditengah idealisme sebagai LSM dan sebagai agen dari berbagai macam kepentingan.
Di tengah globalisasi yang bergulir tak terhentikan LSM tidak sekedar menjadi aktor lokal yang bergerak dalam lingkup geografis yang terbatas. Pembatas geografi sudah tidak menjadi penting, terbuka luasnya hubungan antar negara juga membuka terbentuknya jaring-jaring baru yang makin rumit. Friedman (1992) juga melihat adanya posisi politik yang penting dimainkan oleh LSM ditengah beragam kepentingan. Misalnya saja LSM yang menjadi kepanjangan tangan perusahaan multinasional yang beraktifitas untuk melakukan aksi pengembangan komunitas di tengah hutan Kalimantan, mereka sudah ada pada posisi hubungan dengan perusahaan di negara lain. Ada LSM yang menjadi kepanjangan tangan LSM luar negeri. Dan ada LSM yang menjadi kepanjangan tangan pemerintah negara lain. Terlepas dari definisi LSM sebagai Organisasi Non Pemerintah (ORNOP), LSM semakin kompleks dengan jejaring yang ada. Pemerintah mempunyai LSM, Perusahaan memiliki LSM dan masyarakat sipil juga mempunyai LSM yang kesemuanya tidak hanya berkutat pada wilayah dalam negeri tetapi juga lintas batas luar negeri. Peristiwa tsunami di Aceh dapat menjadi pelajaran yang berharga untuk memahami masalah ini.
Strategi pemberdayaan masyarakat lewat agen LSM tidak bisa dilepaskan dari kepentingan ‘atasan’ LSM tersebut. LSM tidak bisa dilepaskan dari dominasi struktur yang ada. Ufford (2002) melihat gejala ini sebagai “kritik moral pembangunan” dimana pembangunan tidak bisa dilepaskan oleh hegemoni negara yang pada hakikatnya merupakan hegemoni pasar (kapitalis). Misalnya dalam pengembangan komunitas pada industri tambang, LSM tetap dalam koridor untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya bagi perusahaan. Aktifitas pengembangan masyarakat dipandang sebagai program untuk meredam konflik masyarakat setempat dengan perusahaan. Sehingga apa-apa yang dilakukan lebih dari sekedar untuk menjadikan masyakat ‘diam’, tentu dengan memenuhi kebutuhan masyarakat dalam jangka pendek. Menurut aktifis yang melaksanakan langsung program ini, posisi LSM tidak lebih dari pion perusahaan yang digerakkan untuk menjaga stabilitas.
Melihat dan memahami realitas ini, apakah LSM masih menjadi tumpuhan harapan untuk terciptanya masyarakat sipil yang kuat? Tentu jawabnya adalah tidak selalu, pada awalnya idealisme pembentukan LSM untuk memberikan solusi untuk menguatkan posisi masyarakat sipil adalah ideal. Pada titik inilah perlu adanya penguatan potensi LSM sebelum terjun untuk memperkuat masyarakat. Dalam arti lain, perlu independensi LSM untuk berhadapan dengan pemerintah dan pasar. LSM seperti ini akan memperkuat posisinya sekaligus menginisiasi penguatan potensi masyarakat lokal. Karena masyarakat sipil juga terdapat potensi-potensi besar yang dapat digunakan untuk melakukan hal ini.
Tulisan ini menganggap bahwa LSM tidak perlu dipandang terlalu pesimis sebagai agen untuk memberdayakan masyarakat, walaupun banyak LSM yang mengambil peran tidak ideal. LSM perlu membuat jaringan yang kuat secara global dengan ideologi pembebasan yang independen dengan kepentingan pemerintah dan pasar. Kerjasama dengan pemerintah dan pasar hanya dilakukan kalau sesuai dengan idealisme ini, diluar itu LSM harus independen. LSM juga perlu mewaspadai jebakan yang dibuat oleh pemerintah dan pasar demi kepentingan mereka.
DAFTAR PUSTAKA
Billah, M.M. dan Nusantara, Abdul Hakim G. 1988. Lembaga Swadaya Masyarakat di Indonesia Perkembangan dan Prospeknya. Prisma No 4, Tabun XVII. LP3ES. Jakarta
Budiman, A. 1988. Menampung Aspirasi Masyarakat Lapisan Bawah. Prisma No 4, Tabun XVII. LP3ES. Jakarta .
Christenson, J. A. and Jerry W. R. (00). 1989. Community Development in Perspective. Iowa State University Press.
Daldjoeni, N dan Suyitno, A. 1986. Pedesaan, Lingkungan dan Pembangunan. Penerbit Alumni. Bandung
Dharmawan, A. H. 2002. Modul Pengembangan Komunitas Pedesaan Berkelanjutan. Program Magister Profesional Pengembangan Masyarakat. Sosek. Institut Pertanian Bogor
Dharmawan, A.H. 2001. Farm Household Livelihood Strategies and Socio¬Economics Changes in Rural Indonesia. Wissenchaftsverlag Vauk kie!
Dos Santos (1970) The structure of dependence American Economic Review
Eldridge, P .1989. LSM dan Negara. Prisma No.7. LP3ES. Jakarta
Eyerman, R dan Jamison, A. 1991. Social Movement. Smelser (eds) pp. 37-54
Fakih, M. 2000. Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: pergolakan ideologi LSM Indonesia. Pustaka Pelajar. Y ogyakarta
Farrington, J et al. 1999. Sustainable Livelihoods in Practice: Early Aplications of Concept in Rural areas. ODI Natural Resources Perspectives. Number 42 June 1999. Overseas Development Institut.London
Federke, J et al . 1999. Economic Growth and Social Capital: A critical Reflection. Kluwer Academic Publishers Netherlands.
Fernando Henrique Cardoso (1982) “Dependency and Development in Latin America”
Frank, Andre Gunder (1969) The Development of Under Development in Latin America: Underdevelopment or Revolution. New York: Mounthly Review Express.
Frank, A.G. 1973. The Development of Underdevelopment in C.K Wilber The Political Economy of development. Random house. New York
Friedman, John. 1992. Empowerment. The Politics of Alternative Development. Blackwell. Cambridge. Massachusssetts. USA
Glen, A. 1993. Methods and Themes in Community Practice. In Butcher, H e al .(eds) Community And Public Policy. London
Humper, C. L. 1989. Exploring Social Change (Capter Seven: Social Movement, p.125-144)
Ife, J. 1995. Community Development, Creating community alternatives-vision, analysis and practice. Longman House. Melbourne.
Ismawan, B. 2002. Pemberdayaan Orang Miskin. Puspa Swara. Jakarta
Jenkins, J. C. 1983. Resource Mobilization Theory and The Study of Social Movements. Annual Review of Sociology. Vol. 9
Johnson, D. PI. 1981. Sociological Theory Classical Founders and Contemporary Perspectives. John Wiley & Son. New York
Kornblum, W.1988. Sociology in Changing World. New York. Holt, Rienenlt and Winston
Korten,D.C.1988. LSM Generasi Keempat: Fasilitator Gerakan Kemasyarakatan. Prisma No 4, Tabun XVII. LP3ES. Jakarta
_____, 1993. Menuju Abad ke-21 Tindakan Sukarela dan Agenda Global. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta
Light, K & Calhoun. 1989. Sociology. New York: Alfred A. Knopf
Martell, L. 1994. Social Movement and Social Change. C. Universuty. New York
Rostow, W.W. 1964. The stages of economic Growth: A Non CommunistManifesto. Cambridge University Press. New York:
Sayogyo. Modernization without development.
Shepherd, A.1998. Sustainable Rural Development. Macmillan. Basingstoke and London
Siregar, A. E. 1988. Pertumbuhan dan Pola Komunikasi LSM/LPSM. Prisma No 4, Tabun XVII. LP3ES. Jakarta
Sugiyanto. 2002. Lembaga Sosial. Global Pustaka Utama. Y ogyakartaSunarto, K. 2000. Pengantar Sosiologi. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Idonesia.
Susanto, H dan Isbat. 2000. Metodologi Penilaian Pemberdayaan. Pembangunan Berbasis Pemberdayaan (Kasus Kalimantan Barat). PT. Sarbi Moerhani Lestari. Bogor
Sutrisno. 2000. Pendekatan Partisipasi dalam Pembangunan. Pembangunan Berbasis Pemberdayaan (Kasus Kalimantan Barat). PT. Sarbi Moerhani Lestari. Bogor Kecamatan). Makalah Seminar.
Ufford, PQ. Dan Giri, AK. 2002. Kritik Moral Pembangunan. Kanisius. Jakarta
Uphoff. N. 1986. Local Institutional Development: An Annual Sourcebook, with Cases. Kumarian Press. West Hartford
Tuesday, February 26, 2008
Menuju Gerakan Sosial pembebasan
Oleh: Husain Assa'di
“The capitalist system since its inception has been expanding in two directions, extensively and intensively. The final phase of capitalism’s extensive enlargment started with the wave of colonization of the late nineteen and early twentieth century and concluded in the 1990s with the reincorporation of the former soviet bloc and thirdworld revolutionary countries. Under globalization, the system is undergoing a dramatic intensive expansion. Globalization is creating uneven spaces that support material basis for human societies and is changing the whole institutional organization array.”
Hasil akhir dari bekerjanya sistem-sistem pengaturan ala kapitalisme dan globalisme adalah apa yang dikonseptualisasikan sebagai pengaturan-pengaturan berbasiskan kesepahaman antar bangsa (antar negara) dengan apa yang disebut sebagai Transnational States (TNSs). Dalam konsep TNSs, kedaulatan negara dunia ketiga terkooptasi dan terkolonisasi oleh kekuatan politik antar negara yang berjejaringan secara transnasionalitas, dimana keputusan-keputusan yang diambil seringkali merugikan kepentingan negara-negara periferal. Castel (2001) mengemukakan bahwa globalisme telah menghempaskan bencana ekonomi, politik, dan budaya menuju sebuah cengkeraman hegemoni kapitalisme.
Pada titik inilah bangsa-bangsa periferal, termasuk Indonesia mengalami tragedi multidimensi seperti saat ini.
| Indeks Pencapaian Teknologi | 60 dari 72 Negara (UNDP, 2001) |
| Rasio Tenaga Peneliti | 0,5 per 1000 pekerja |
| Kepemilikan Televisi | 153/ 1000 orang |
| Kepemilikan Komputer | 11,9 dari 1000 orang (world Bank, 2004) |
| Pengguna Internet | 39/1000 orang ; Di AS (553/1000 orang), Thailand (78/1000 orang), Singapore (504/1000) (world bank, 2004) |
| Indeks Daya Saing | 72 dari 102 (WEF, 2004) |
| Indeks Pembangunan MAnusia | 112 dari 175 negara yang disurvei (UNDP, 2003) |
| Belanja Pendidikan | 0,93 % GDP (IMD, 2003) |
| Tingkat Inflasi Sampai Desember 2005 | (diperkirakan) 18 % -Sumber Siaran Pers BI |
| Jumlah angkatan kerja | 106 juta (BPS, 2005) |
| Tingkat PEngangguran | 9,86 % (10, 8 juta penagguran terbuka dan 29,6 juta pengangguran setengah terbuka)- BPS 2004 |
| JUmlah Penduduk Miskin | 61, 3 juta penduduk atau 15, 325 Juta penduduk (Data BPS versi Bulan Februari 2005) |
| Jumlah Penduduk miskin Perdesaan | 41 Juta (BPS, 2005) |
| Jumlah Penduduk Miskin PErkotaan | 20.3 juta (BPS, 2005) |
| Rasio penduduk perdesan/perkotaan | 122,7 juta : 94.3 atau 56 : 44 (BPS, 2005) |
| Pendapatan Perkapita Indonesia | $ 830 /tahun atau $69/bulan= Rp. 690.000/bulan (statistic Indonesia 2003) |
| Indeks Korupsi dari Political and Economic Risk Consultancy (PERC) 2005 | Indeks 9,44 (dari skala 10, dengan 0 paling bersih dan 10 paling korup) |
| PEringkat Korupsi | Peringkat ke 6 terkorup dari 156 negara (survei Tahunan TII, 2005) |
| School life expectancy and transition from primary to secondary for school years 1998/99 and 1999/00 | Negara ke 75 dengan penduduk terdidik Source : http://www.nationmaster.com |
| Civil and political liberties-Index Ranging from 7 (High Levels of Liberties) to 1 (Low)This is the average of two indicators - civil liberties and political liberties | Negara ke 73 ( skor 3,5) Source : http://www.nationmaster.com |
| IPM rata-rata nasional meningkat dari 64,3 pada tahun 1999 menjadi 65,8 pada tahun 2002. | |
| Konsentrasi penduduk sekitar60 persen ada di Pulau Jawa yang luasnya hanya 6,7 persen dari wilayah Indonesia (BPS, 2005) | |
| 199 kabupaten dari 440 kabupaten/kota di Indonesia, yang merupakan daerah tertinggal. Dua puluh diantaranya merupakan kawasan-kawasan perbatasan (Pidato Presiden di Hadapan DPD, Agustus 2005) | |
| proporsi penduduk yang tinggal di perkotaan meningkat dari 35,9 persen di tahun 1995, menjadi 48,3 persen di tahun 2005 (BPS, 2005) | |
| Data kemiskinan BKKBN tahun 1998 sebesar 17,17 persen dari total keluarga. Angka ini meningkat menjadi 27,99 persen (1999), 30,78 persen (2000), 30,52 persen (2001), dan mencapai 31 persen pada tahun 2002 yang merupakan data terakhir. Adapun data BPS menurun dari 24,2 persen tahun 1998, 23,5 persen (1999), 19,4 persen (2000), dan terus menurun hingga mencapai 17,92 persen tahun 2003. | |
| Data Bank Dunia yang disajikan dalam CGI Brief tahun 2003 menunjukkan bahwa pada tahun 2002 sebesar 7,4 persen penduduk berpendapatan sehari di bawah 1 dolar AS. Jika garis kemiskinan digeser ke atas menjadi 2 dolar AS per hari, jumlah penduduk miskin akan menjadi sebesar 53,4 persen. | |
Pertanyaannya adalah, bagaimana menyelesaikan masalah ini? dalam tingkat lokal, nasional, regional dan global. Dari mana masalah ini bisa diselesaikan?
Alain Touraine dan Manuel Castel (1985) menyebut beberapa tipologi alternatif untuk keluar dari masalah di atas. Hal ini di gambarkan sebagai berikut:
| | Emergent group identity (Vision) (Low-> Hi) | |
| Emergent Anti-institutional Awareness (Low-> Hi) | Revolutionary movement | Social Liberation |
| Cultural Movement | Proffesional reform movement | |
Dari keempat tipologi diatas, John Hannigan menyebut bahwa Social Liberation, memiliki daya dorong yang paling tinggi untuk sebuah perubahan. Pembebasan sosial adalah gerakan yang visioner dan mendasar. Oleh karenanya bila ingin keluar dari jeratan kapitalisme global bangsa-bangsa yang terjerat dalam kungkungan kapitalisme mestinya tidak berjuang lewat jeratan yang ada dan visi ideologi yang dihasilkan dari ideologi ini.
Bacaan Lebih Lanjut :
Harper, C.L. 1989. Exploring Social Change. Prentice Hall. New Jersey
Robinson. W.I. 2001. Social Theory and Globalization: The Rise of Transnational State. Theory and Society.
Castel,S. 2001. Studying Social Transformation. International Political Science Review.
Friedman.1999. Indigenous Struggles and discreet Charm. Journal of Wolrd System Research.
data pendukung undp, dll
Subscribe to:
Posts (Atom)